Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Perluasan Virus Corona, Ombudsman Keluarkan 5 Rekomendasi

image-gnews
Foto tak bertanggal ini menunjukkan petugas medis berpose sembari mengepalkan tangannya di tengah kesibukan menangani pasien virus Corona di rumah sakit di Wuhan, Cina.  THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO via REUTERS
Foto tak bertanggal ini menunjukkan petugas medis berpose sembari mengepalkan tangannya di tengah kesibukan menangani pasien virus Corona di rumah sakit di Wuhan, Cina. THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski belum ada  warga Indonesia terjangkit wabah Virus Corona, Ombudsman RI menilai Pemerintah perlu memitigasi penyakit tersebut karena mobilisasi manusia dari Cina asalnya virus tersebut menuju Indonesia cukup tinggi.

Walaupun pemerintah telah melakukan screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan Bandara, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menilai perlu dilakukan upaya lain  dalam  mengantisipasi masuknya virus Corona ke Indonesia.

"Pertama, menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan
segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona," kata Alvin melalui keterangan tertulis, Ahad, 26 Januari 2020.

Kedua, Alvin menuturkan, dengan adanya wabah Virus Corona, perlu ada kajian ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan tenaga kerja asing asal Cina dan menyiapkan skema mitigasi. "Ini penting untuk mengantisipasi risiko
meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal Cina dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi," ucap Alvin.

Ketiga, Alvin meminta kepada pemerintah untuk segera mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di Cina. Skema perlindungan harus diberikan kepada penduduk Indonesia baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang sudah terindikasi terkena serangan Virus Corona.

"Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta Tenaga Kerja Asal Indonesia di luar negeri, ada 10 persen atau lebih kurang 900.000 jiwa di Cina," kata Alvin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, Alvin merekomendasikan, kepada pemerintah untuk segera menyesuaikan standar pelayanan dalam BPJS Kesehatan, untuk memastikan pasien terjangkit wabah Virus Corona bisa tetap dapat terlayani.

Terakhir, pemerintah harus melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan informasi perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan. Publikasi informasi harus disegerakan terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan kepada publik.

"Komunikasi krisis perlu segera disiapkan karena publik penting
mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat atau berita bohong," ujar Alvin.

Virus Corona menjadi sorotan di beberapa negara dunia dalam sepekan terkahir. Sebab, virus yang berasal dari daerah Wuhan, Cina itu sudah menyebar di beberapa negara seperti Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, dan Singapura.

Sudah 56 orang meninggal dunia di Cina akibat Virus Corona dari Wuhan, hingga Ahad kemarin, dan sekitar 2.000 orang lebih dari berbagai negara telah terinfeksi virus mematikan tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

14 menit lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

2 jam lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

3 jam lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.


Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

4 jam lalu

Ilustrasi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.


Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

12 jam lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

21 jam lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Booth BYD di PEVS 2024. (Foto: Gooto/Dimas Prassetyo)
Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.


Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

1 hari lalu

Jalan tol runtuh pada Rabu dini hari di Guangdong, Cina. Wang Ruiping/Xinhua
Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

Korban tewas akibat amblesnya jalan raya di Cina selatan telah meningkat menjadi 48 orang


Hasil Piala Uber 2024: Tim Bulu Tangkis Putri Cina dan Jepang Bakal Duel di Semifinal

1 hari lalu

Chen Qing Chen. Doc. BWF.
Hasil Piala Uber 2024: Tim Bulu Tangkis Putri Cina dan Jepang Bakal Duel di Semifinal

Tim bulu tangkis putri Cina dan Jepang melenggang mulus ke semifinal Uber Cup atau Piala Uber 2024.


Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.